ERA PENDUDUKAN JEPANG
Masa
pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus
1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta
atas nama Bangsa Indonesia.
Pada
Mei 1940,
awal Perang Dunia II, Belanda diduduki
oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan
keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika
Serikat dan Inggris.
Negosiasi dengan Jepang yang
bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941,
dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada
bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima
bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan
Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari
penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang
hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang
dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan,
terlibat perbudakan seks,
penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya.
Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam
penguasaan Jepang.
Selama masa
pendudukan, Jepang juga membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 独立準備調査会 (Dokuritsu junbi chōsa-kai) dalam bahasa Jepang.
Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat
dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.
Kehidupan Ekonomi Zaman Jepang
Indonesia (disebut Jepang dengan To Hindo) sudah
lama diincar bala tentara Jepang. Alasannya adalah melimpahnya sumber
daya manusia dan sumber daya alam. Hal ini sangat penting untuk mendukung
kepentingan perang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, perekonomian
Indonesia bercorak ekonomi perang. Cirinya adalah adanya pengaturan,
pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah
militer. Pemerintah pendudukan segera mengambil alih seluruh
kegiatan ekonomi dan pembangunan.
Pemerintah pendudukan Jepang kemudian
mengeluarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 1942. Isinya menyatakan
bahwa pemerintah militer (Gunseikan) langsung mengawasi perkebunan.
Perkebunan yang tidak mempunyai kaitan dengan perang ditutup.
Sebaliknya, perkebunan karet, gula, teh, jarak, dan kina terus
diberdayakan untuk perang. Komoditas ini sangat mendukung Jepang
terutama dalam menyiapkan akomodasinya.
Dalam bidang perbankan, Jepang melikuidasi
bank-bank peninggalan Belanda. Hal ini dilakukan setelah
bankbank tersebut membayar utang. Jepang kemudian mendirikan bank
seperti Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, dan Kana Ginko.
Jepang mengeluarkan uang baru untuk menutup defisit akibat pembangunan
bidang militer. Perekonomian penduduk lumpuh karena dikorbankan
demi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Penduduk dimobilisasi
untuk menyerahkan hasil bumi dan tenaganya. Akibatnya, kekurangan
gizi dan kesengsaraan merajalela di berbagai daerah.
Kehidupan
Sosial Zaman Jepang
Pemerintah pendudukan militer Jepang menerapkan
beberapa kebijakan dalam rangka kepentingan perang. Jepang
melarang seluruh kebudayaan Barat. Bahasa Indonesia dijadikan
sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda.
Jepang juga menghapuskan sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial pada
era penjajahan Belanda. Pendidikan zaman Jepang antara lain:
- Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat (lama studi enam tahun).
- Shoto Chu Gakko atau Sekolah Menengah Pertama (lama studi tiga tahun).
- Koto Chu Gakko atau Sekolah Menengah Tinggi (lama studi tiga tahun).
- Pendidikan kejuruan bersifat vokasional seperti pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
- Pendidikan tinggi.
- Seinendan yaitu tenaga cadangan untuk pertahanan jika diserang tentara Sekutu.
- Keibodan yaitu organisasi bersenjata bedil kayu dan bambu yang menjaga keselamatan desa.
- Pembela Tanah Air (PETA) yaitu tentara sukarela dengan senjata senapan dengan pendidikan militer dan politik.
- Heiho yaitu prajurit pembantu bala tentara Jepang.
- Fujinkai yaitu perkumpulan wanita untuk memobilisasi pengumpulan bantuan logistik perang.
Tidak
banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia.
Ada pun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain :
- Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
- Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.
- Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
- Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
- Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA
- Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
- Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
- Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
- Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda.
- Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.
- Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
- Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
- Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelapara.
- Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
- Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
- Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pegadilan.
- Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan Jepang.
- Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
- Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
- Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.
Pendidikan zaman Jepang bercirikan militerisme.
Siswa setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan
Jepang (Kimigayo), mengibarkan bendera Jepang (Hinomaru) dan
menghormat Kaisar Jepang (Seikirei). Mereka juga harus melakukan Dai
Toa, yaitu sumpah setia pada cita-cita Asia Raya dan wajib melakukan
senam Jepang (Taiso) serta latihan fisik kemiliteran. Para guru
dididik dengan Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat
Jepang. Selain itu, juga mengikuti indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu.
Mereka harus bisa memahami dan menerapkan bahasa, sejarah, dan
adat istiadat Jepang.
Para pemuda dan orang tua diwajibkan mengikuti
romusha untuk mengerjakan proyek Jepang atau
medan perang. Jepang menggunakan cara paksa, setiap kepala
daerah harus menginventarisasikan jumlah penduduk usia kerja. Ribuan
romusha dari berbagai daerah di Indonesia dikirim ke berbagai
medan perang. Beberapa romusha yang masih hidup sempat melancarkan
protes kepada pemerintah Jepang. Atas kekejaman bala tentara Jepang
selama Perang Dunia II, PM Jepang Jurichiro Koizumi. Pada tahun 2005
sempat minta maaf kepada negara-negara Asia.
Para pemuda potensial yang ada di desa, direkrut ke
dalam lembaga semimiliter Jepang. Di bawah Sendenbu
(bagian propaganda), mereka antara lain dimasukkan dalam
lembaga sebagai berikut.
Dampak
Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia
Masa Pendudukan
Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan
Indonesia, selain itu hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda
sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif
dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada
umumnya kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang
kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi tidak semuanya itu benar, ada beberapa
kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama
dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda
Indonesia.
Selain dampak
positifnya tadi diatas, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa
antara lain :
REFERENSI:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar